Sejarah Peradilan Islam Pasca Kemerdekaan Sampai Tahun 1974

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan.

Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah peradilan Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti: seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap keberadaan peradilan  Islam di Tanah Air misalnya, dapat dijawab dengan memaparkan sejarah peradilan Islam sejak berdirinya negara Indonesia.

Di samping itu, kajian tentang sejarah peradilan Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan peradilan Islam. Proses sejarah peradilan Islam di Indonesia yang diwarnai “benturan” dengan peradilan umum yang sebelumnya telah berdiri dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika.

II. PEMBAHASAN

Segera setelah melalui melalui perdebatan yang sengit dan panjang, akhirnya pada pasca kemerdekaan ditetapkan dasar Negara Indonesia berdasarkan pancasila tidak berlandaskan atas asas Negara Islam. Hal itu menyebabkan terjadi perubahan dalam pemerintahan (umum), tetapi tidak membawa perubahan yang menonjol dalam tata peradilan Islam. Hal itu disebabkan karena bangsa Indonesia dihadapkan kepada revolusi fisik dalam menghadapi Belanda yang kembali akan menjajah.

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor 1/SD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah/badan yang besnat nasional.

Dalam kubu Islam sendiri setidaknya ada dua persoalan yang muncul sehubungan didirikannya Departemen Agama tersebut. Pertama, terjadi persinggungan antara departemen itu sendiri dengan para pendukungnya, dan kedua, tentang hubungan departemen itu dengan masyarakat Islam seluruhnya.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, talak dan rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama. Eksistensi dari UU ini memberikan bias yang cukup besar terhadap perubahan hukum di negara baru, khususnya bagi umat Islam.

Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang pembentukan peradilan agama/mahkamah syar’iyyah di Aceh tanggal 6 Agustus 1957. Kemudian dilanjutkan dengan PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama di luar Jawa dan Madura (kecuali Kalimantan Selatan) tanggal 5 Oktober 1957. Di sini ada tiga bentuk peradilan agama yang memiliki dasar hukum yang berbeda berdasarkan daerahnya:

  1. Jawa dan Madura dengan sebutan peradilan agama untuk pengadilan tingkat pertama dan mahkamah islam tinggi untuk pengadilan tingkat banding (Stb. 1882 No. 152 jo Stb. 1937 No. 116 dan 610).
  2. Sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur dengan sebutan Kerapatan Qadli untuk pengadilan tingkat pertama dan Kerapatan Qadli besar untuk pengadilan tingkat banding (Stb. 1937 No. 638 dan 639).
  3. Untuk daerah selain yang tersebut di atas, sebutannya adalah mahkamah syar’iyyah untuk pengadilan pertama dan mahkamah syar’iyyah propinsi untuk pengadilan tingkat banding (PP No. 45/1957).

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;
  2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
  4. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.
  5. Susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia. Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).

Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagaimana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti Kajeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta. Ia pemah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, K.H. Mahfudl Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH.Musta’in Penghulu Tuban, dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI) (Daniel S. Lev: 5-7). Namun sejak tahun 70-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dati alumni IAIN dan perguruan tinggi agama.

III. PENUTUP

Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar pengayoman hukum dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan baik, diperlukan perangkat sebagai berikut: Kelembagaan Peradilan Agama yang mandiri sebagaimana lingkungan peradilan yang lain yang secara nyata didukung dengan sarana dan prasarana serta tatalaksana yang memadai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi Hukum Hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama yang dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas. Dimulai dengan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya perlu disempurnakan dan dikembangkan. Demikian pula dengan hukum formil peradilan agama perlu dikembangkan. Personil dalam melaksanakan tugas kedinasan ia sebagai aparat penegak hukum yang profesional, netral (tidak memihak) dan sebagai anggota masvarakat ia orang yang menguasai masalah keislaman, yang menjadi panutan dan pemersatu masyarakat sekelilingnya serta punya integritas sebagai seorang muslim.

*makalah ini disusun oleh Ali Murtadlo.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kamsi. Pemikiran Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Cakrawala Media. 2008.

Muhammad Ikhsan. “abulmiqdad.multiply.com”. Desember 2008.

One thought on “Sejarah Peradilan Islam Pasca Kemerdekaan Sampai Tahun 1974

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s