Partai-Partai Islam Dan Perjuangan Penegakan Hukum Islam Di Indonesia

Partai Politik Pada Masa Reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto menyatakan mundur dan menyerahkan kepemimpinan nasional kepada BJ. Habibie. Sikap ini diambil oleh Soeharto setelah tekanan dan tuntutan reformasi dan suksesi semakin kuat. Gelombang reforasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan didukung oleh kekuatan-kekutan social yang lain terus terjadi dan semakin tidak terkendali bahkan tidak jarang mengarah kepada kerusuhan masal yang mengerikan.

Lengsernya Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun disambut dengan euphoria politik yang luar biasa oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan dari itu peristiwa ini juga telah mengubah persepsi politik masyarakat Indonesia setelah selama tiga dasawarsa tertekan secara sistematis oleh pemerintahan Soeharta.
Pada awal masa peerintahan BJ. Habibie yang selanjutnya disebut masa reformasi melakukan kebijakan dan tindakan popular guna untuk melegatimasi kepeimpinannya. Diantaranya kebebasan pers, membebaskan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol), pengakan hokum, dan keadilan penghapusan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) dari wacana politik nasional, dan asas tunggal Pancasila bagi organisasi massa (ormas) dan organisasi social politik (orsospol) mengeluarkan UU Otonomi Daerah, kebebasan mendirikan partai politik dan komitmen untuk menyelenggarakan pemilu pada bulan Juni 1999.

Masyarakat merespon positif apa yang dilakukan oleh Habibie. Salah satunya yang paling menonjol adalah fenomena kelahiran partai-partai politik baru dengan latar belakang, orientasi dan asas yang beragam dan bermacam-macam dalam suatu spectrum yang amat luas. Dalam kurun waktu tidak lebih dari 10 bulan (akhir Mei 1998 hingga awal Februari 1999) jumlah partai politik yang berdiri sudah mencapai 181 buah. Namun yang mendaftar ke pemerintahan dalam hal ini Departeman Kehakiman sebanyak 141 partai dan yang lolos seleksi hanya 48 partai politik.

Diantara maraknya partai-partai yang baru muncul pada mas reformasi ini adalah lahirnya partai-partai yang menamakan diri sebapai partai Islam, pada masa reformasi tercatat kurang lebih 13 partai politik Islam yang telah berdiri. Namun dari ke 13 partai yang mendaftar dan lolos seleksi untuk ikut pemilihan umum 1999 hany 8 partai. Parai-partai tersebut ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Serikat Islam Indonesia 1905 (PSII) didekralisasikan pada tanggal 21 Mei 1998, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) didirikan pada tanggal 28 Mei 1998, Partai Umat Islam (PUI) 26 Juni 1998, Partai Bulan Bintang (PBB) 17 Juni 1989, Partai Keadilan (PK) 20 Juli 1989, Partai Politik Islam Masyumi, 28 Agustus 1998, dan Partai Persatuan (PP) 3 Januari 1999.

Semua partai berasaskan Islam tapi tidak satupun dari partai tersebut bertujuanuntuk mendirikan negara Islam. Dalam pemilu 1999 hanya tersisa dua partai, yaitu PPP dan PBB yang berhasil lolos dari electoral theroshold. Disamping partai-partai diatas lahir pula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 23 Juli 1998 dan Partai Amanat Nasional (PAN) 23 Agustus 1998 yang oleh sebagian pengamat dianggap representasi dari politik Islam.

Pada pemilu 1999 tidak satupun partai politik Islam tampil sebagai pemenang. Pada pemilu yang dianggap sebagai peling demokratis kedua setelah pemilu 1995, partai Islam engalami kekalahan. Namun demikian dari beberapa yang masuk dalam tujuh besar dalam perolehan suara. Tampil sebagai pemenang pada pemilu ini adalah PDI Perjuangan dengan 33,76 %, Golkar 22,46%, PKB 12,62%, PPP 10,72%, PAN 7,12%, PBB 1,74% dan PK dengan 1,36%.

Lahirnya partai politik Islam merupakan keharusan sejarah untuk memperjuangkan kepentingannya dalam wadah partai politik tersendiri. Namun demikian sampai tahun sampai tahun 2004 belum ada satupun partai politik Islam yang tampil sebagai pemenang sebagai pemilu. Tapi pada pemilu tahun 2009 alhamdulillah setidaknya ada peningkatan partai Islam yang menduduki posisi unggul walaupun bukan peringkat pertama yaitu partai baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini secara sosiologis mengindikasikan adanya perubahan dari formalism dan simbolisme keagamaan kewilayah substantifisme dalam melihat peran-peran universal dalam Islam.

Perjuangan ke Arah Negara Islam dalam Kontituante
Kelompok Islam (partai-partai Islam dengan ideology Islam) dalam Kontituante menghendaki agar Islam menjadi dasar negara bagi tegaknya kehidupan bernegara, berbangsa dan beragama di Indonesia. Mereka meyakini bahwa suatu negara apabila berdasarkan Islam maka negara tersebut telah sempurna disebut negara Islam dengan sebuah kenyataan bahwa mayoritas penduduknya adalah Muslim. Demikianlah gambaran ideal yang dicita-citakan para wakil kelompok Islam dalam memperjuangkannya kea rah negara Islam di Indonesia yang mengemukakan dalam Kontituante.

Karena dianggap Islam merupakan agama yang lengkap dan universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, termasuk telah mengatur aspek social, ekonomi dan politik yang menyangkut penyelenggaraan negara, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disamping mengatur aspek ritual peribadatan, maka dengan keyakinan dan realitas demikian, kelompok Islam dalam Kontituante secara umum mencita-citakan sebuah negara Islam di Indonesia yang khas Indonesia, yaitu sebuah penyelenggaraan negara yang tetap mengakomodir adat, kebudayaan dan tuntutan-tuntutan social politik masyarakat Indonesia sebagai suatu kesatuan nation character buildings dengan modal utama kuantitas pemeluk Islam yang mayoritas telah sejalan dengan unsur-unsur yang akan diakomodir tersebut.

Dalam kontituante sebenarnya perjuangan kelompok Islam ini berada pada tingkatan strategis, yaitu tingkatan penetapan dasar negarayang bagi kelompok Islam merupakan pondasi bagi berdiri dan tegaknya sebuah negara, sehingga mereka membela dan memperjuangkan habis-habisan agenda politik mereka untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara bagi tegaknya Republik Indonesia.

Mengapa Dasar Negara Islam ?
Dasar negara Islam menjadi sebuah kesepakatan bulat dari partai-partai Islam untuk diperjuangkan di dalam Kontituante. Dengan demikian perjuangan menjadikan Islam menjadi sebagai dasar negara untuk menuju ke negara Islam adalah sebuah tuntutan teologis yang harus direalisasikan, dan Majlis Kontituante merupakan media politik yang tepat untuk merealisasikan tuntutan tersebut secara damai dan demokratis.

Kasman Singodimejo salah seorang dari wakil Masyumi menjelaskan tentang beberapa aspek dari ajaran Islam yang menjadi latar belakang mengapa Islam harus diperjuangkan sebagai dasar dan ideology negara Republik Indonesia. Diantara penjelasanya adalah pertama, Islam adalah ajaran universal dan ajaran rahmatan lil ‘alamiin yang berasal dari Alloh SWT, tetapi Islam sangat menghargai akan intelektual dan kecerdasan. Kedua Islam mewajibkan demokrasi berdasarkan musyawarah yang menyerukan kebenara hakiki, tapi Islam mewajibkan pemimpin rakyat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan agar bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Tuhan. Ketiga, Islam menegakkan keerdekaan lahir dan bathin, menolak penjajahan, penindasan atau eksploitasi manusia atas manusia dalam bentuk apapun, dan sebagai aktualisasinya, Islam memberantas kemelaratan, dan sebaliknya, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran lahir bathin atas dasar hidup keberagaman antar kelas. Keempat, didalam ketentuan hukumnya Islam mewajibkan menunaikan fardhu kifayah (kewajiban yang bersifat kolektif) disamping menunaikan fardhu ‘ain (kewajiban bersifat perorangan), sehingga tidak boleh ada egoism dan sikap individualism. Kelima, Islam meberikan penilaian yang sama antara kaum perempuan dan kaum laki-laki denga tidak mengurangi kenyataan, bahwa perbedaan sifat dan bakat antara perempuan dan laki-laki membawa pula pembagian tugas dan lapangan pekerjaan bagi masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.

Abdul Kahar Muzakkir dari Masyumi juga yang salah seorang penanda tangan Piagam Jakarta, dalam memperjuagkan negara Islam di Kontitueante memberikan kesaksian seputar Piagam Jakarta dan tentang pihak siapa yang telah mengkhianatinya. Kesaksian ini diberikan oleh Kahar Muzakkir karena dalam sidang Kontituante seakan-akan pihak Islam telah disudutkan sebagai pengkhianat Proklamasi 17 Agustus 1945, padahal menurut Muzakir adalah sebaliknya, yaitu pihak kebangsaan yang telah engkhianati dengan cara meghapus begitu saja kesepakatan luhur kesepakatan Piagam Jakarta secara sepihak.

Negara Islam Seperti Apa?
Konsep global tentang subtansi negara Islam yang dicita-citakan, yaitu :
1. Negara egaliter dengan pluralism sebagai pondasi tegaknya negara
2. Negara yang menjamin tegaknya syariah islamiyah
3. Negara yang menganut demokrasi berketuhanan
4. Negara yang menganut system ekomoni yang berketuhanan

Keunggulan Dasar Islam Dibanding Pancasila
Masykur menegaskan bahwa Islam layak menjadi dasar negara Republik Indonesia disbanding Pancasila dengan pertimbangan :
1. Bahwa ajaran-ajaran Islam telah menjiwai sebagian besar masyarakat bangsa Indonesia, sehingga telah membentuk karakter dan kepribadian bagi masyarakat bangsa (nation character buildhings).
2. Bahwa Pancasila tetap merupakan rumusan kosong yang tidak berketentuan arah dan tujuannya.
3. Bahwa ajaran Islam memenuhi syarat untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, sehinggga layak dijadikan pedoman bernegara bagi bangsa Indonesia ke depan.
Islam dan Pancasila sekilas ada titik pertemuannya tetapi filosofi dan realitasnya jelas-jelas berdeba. Perbedaannya adalah :
1. Islam adalah agama yang universal yang dating dari Alloh, sementara Pancasila adalah hasil rekayasa manusia yang bersifat local dan tempoler.
2. Islam adalah agama yang mendunia yang dianut banyak orang, termasuk dianut mayoritas bangsa Indonesia, sedangkan Pancasila hanya dianut oleh sebagian saja dari bangsa Indonesia.
3. Islam telah mempunyai sejarah berpuluh abad lamanya dan pernah mengalami kejayaan, sedangkan Pancasila merupakan barang baru yang tidak jelas pedomannya.
4. Islam mempunyai pedoman kitab suci al-Quran yang mengandung beribu-ribu ayat sebagai sunber utama dan juga Sunnah sebagai sumber kedua.

Menanggapi tantang hubungan antara Islam dan jiwa kebangsaan rakyat Indonesia, Abd. Malik Karim Amrullah yang sering disebut Hamka dari Masyumi menegaskan bahwa jiwa kebangsaan yang menjadi semangat Revolusi 17 Agustus 1945 bukanlah jiwa Pancasila yang kosong dan tidak berani, akan tetapi yang menjiwainya adalah jiwa Islam, jiwa Allohu Akbar yang selalu menjadi pekikan perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Menurut Hamka karena jiwa kebangsasn kita adalah Islam, maka negara Indonesia harus berdiri berdasarkan ideology dan dasar negara Islam. Sejarah telah mencatat para pejuang Muslim yang legendaries seperti Pangeran Diponogoro, Kyai Mojo, Imam Bonjol, Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin dan lainsebagainya sampai kepada H.O.S. Cokroaminoto adalah pejuang Muslim yang menghendaki tegaknya bangsa Indonesia ini diatsa landasan Islam. Oleh karena itu, memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah pengkhianatan terhadap ide perjuangan para pahlawan tersebut di atas. Dan tentu saja, jjika negara ini berdasarkan Islam secar otomatis hokum Islam yang universal akan menjadi toleransi beragama, persamaan hak, kebebasan berpendapat secara adil dan demokratis.

Penolakan Terhadap Dasar Negara Islam
Setelahnya kita mengetahui tulisan diatas yang memaparkan banyak tokoh khususnya dari tokoh Muslim menghendaki Islam sebagai dasar negara dengan berbagai alasan dan penjelasannya, dari sana tidak sedikit pula tooh-tokoh bnagsa Indonesia yang menulak Islam sebagai dasar negara Indonesia karena mereka khawatir akan menimbulkan egoisme golongan yang berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia yang menganut paham negara pluralis. Diantaranya tokoh-tokoh yang menolak adalah Firmansyah wakil dari IPKI, Atmodarminto wakil dari Gerinda, Rd. Abdulrochman Wangsadikarta wakil dari IPT, Kartono Partokusuma wakil dari PNI, Nur Sultan Iskandar juga wakil dari PNI, KH. Achmad Dasuki Sirajd wakil dari PKI.

Akhir dari Perjuangan ke Arah Negara Islam dalam Kontituante
o Tahun 1957 Soekarno memilih system demokrasi.
o Pada bulan Agustus 1958 jendral A.H. Nasution dengan mengatasnamakan Angkatan Darat menekan Pemerintah Soekarno untuk memberlakukan kembali UUD 45 dengan pertimbangan bahwa Majlis Kontituante sebagai representasi dari system demokrasi liberal telah ada tanda-tanda kegagalan dalam menyusun UUD definitive bagi Republik Indonesia. Desakan AD ini meperkuat untuk campur tangan dalam wilayah legislative, yaitu Kontituante yang menyusun UUD definitive pengganti UUD Sementara 1950.
o 19 Februari 1959 Soekarno memutuskan akan melaksanakan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945.
o 22 April 1959 Soekarno atas nama Pemerintah menyampaikan pidato di hadapan Majlis Kontituente yang berisi usulan supaya Kontituente supaya kembali kepada UUD 1945 dan karena terganggunya stabilitas keamanan Nasional.
o 22 April-2Juni 1959 MK kembali menggelar sidang. Kelompok Islam pada dasarnya menerima usulan kembali kepada UUD 45 dengan mengajukan persyaratan agar Piagam Jakarta tidak hanya sebagai dokumen bersejarah saja, tetapi secara tegas dimasukkan dalam pembukaan UUD 45 dan dalam pasal 29 UUD 45.
o 26 Mei 1959 Masykur wakil dari NU dengan mengatasnamakan semua fraksi Islam di Kontituente menawarkan jalan tengah dan mengusulkan amandemen yang intinya agar Piagam Jakarta menjadi mukoddimah bagi UUD 45, mengamandemen agar pasal 29 berbunyi : “ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
o 30 Mei 1959 pemungutan suara pertama menghasilkan 269 suara mendukung dan 199 suara menolak.
o 1 Juni 1959 pemungutan suara kedua menghasilkan 246 suara mendukung dan 204 suara menolak.
o 2 Juni 1959 pemungutan suara ketiga menghasilkan 263 suara mendukung dan 203 suara menolak.
o Dari tiga kali proses pemungutan suara tersebut, upaya untuk mencari dukungan kembali kepada UUD 45 ditolak sebab tidak sampai pada kuota dua pertiga persen.
o 5 Juli 1959 rapat di Bogor Kabinet Pemerintahan Soekarno yang dihadiri ketua MA menghasilkan : memberlakukannya UUD 45 dinyatakan melalui Dekrit dengan alasan karena negara dalam keadaan darurat, dan pada hari itu juga presiden menyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Kontituante, berlakunya kembali UUD 45 sebagai pengganti UUDS 50 dan agar secepatnya diadakan pembentukan MPRS dan DPAS.
o 20 Maret 1960 pemerintah membentuk DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) atas dasar NASAKOM.
o 17 Agustus 1960 pemerintah membubarkan bersama PSI karena keduanya “sedang” terlibat dalam pemberontakan.

*makalah ini disusun oleh Eva Handarini (dalam salah satu tugas kuliah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s